Browsing Kategori: "Akuntansi Sektor Publik"
Akuntansi Sektor Publik
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola daerah. Laporan ini disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (GAS) di Indonesia dan sangat penting bagi…
Etika Profesi Akuntan Publik
Ketika kita berbicara Etika Profesi Akuntan Publik maka hal tersebut juga memiliki kaitan dengan implementasi Etika Profesi Akuntan Pendidik.
Peran Akuntan Publik (Akuntan Independen)
Peran akuntan independen (akuntan publik) adalah memberikan keyakinan atas kualitas informasi keuangan dengan memberikan pendapat yang independen atas kewajaran penyajian informasi dalam laporan keuangan. Adanya kewajaran laporan keuangan…
Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)
Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) berfungsi sebagai kerangka kerja penting untuk pelaporan keuangan di antara entitas seperti koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.…
Belanja Modal, Jenis dan Kriteria Belanja Modal
Belanja sering juga disebut dengan beban. PP Nomor 71 Tahun 2010 menggunakan istilah beban dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 menggunakan istilah belanja.
Pengertian Belanja
Berdasarkan defisini PP Nomor 71 Tahun 2010,…
KOMPENSASI
KOMPENSASI Definisi KompensasiKOMPENSASI Adalah semua pendapatan yang berbentuk uang atau barang, langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. Kompensasi mencerminkan status,…
KINERJA MONITORING
KINERJA MONITORING Monitoring kinerja merupakan salah satu dari sejumlah alat yang bisa digunakan untuk mengevaluasi apakah layanan dan program-program pemerintah sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat dan stakeholders…
EVALUASI PENGELUARAN / BELANJA PUBLIC
EVALUASI PENGELUARAN / BELANJA PUBLICBelanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan…
PROYEKSI PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH
PROYEKSI PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, maka pemerintah pusat, demikian juga dengan pemerintah daerah, memerlukan dana. Untuk mengelola dana dengan baik, maka diperlukan sistem keuangan yang baik pula.…
Retribusi
RetribusiMenurut Lutfi, selain berasal dari pajak daerah, sumber penerimaan daerah lainnya adalah berasal dari retribusi. Dalam literatur – literatur keuangan negara dan daerah, terdapat banyak ahli yang mengajukan definisi dan peristilahan…